Tata cara pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya penggantian Faktur Pajak yang dilakukan setelah Masa Pajak April 2013 atas Faktur Pajak yang diterbitkan sebelum Masa Pajak April 2013 mengikuti ...

A. Umum Edukasi Perpajakan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan kepada masyarakat Wajib Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang diatur ...

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disebut SSP, adalah bukti ...

Upaya Hukum: Bandingbahwa berdasarkan data tersebut di atas didapat bahwa nilai NCPM afiliasi setelah penyesuaian Pemohon Banding Tahun 2013 sebesar 0.97% masih jauh di bawah Inter Quartile Range (Q1) ...

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku: pembayaran atau penyetoran pajak terkait Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini ...

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung upaya Penguatan Budaya Organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan serta untuk mewujudkan misi ...

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, semua petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada PER-32/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk ...

Manajemen Karier bertujuan untuk: menunjang pencapaian visi, misi, dan strategi Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan; memberikan kejelasan dan kepastian karier; menyeimbangkan antara ...

B. Data dan Fakta bahwa berdasarkan dokumen, data dan keterangan yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor: 188/PJK-IPS/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018, Penjelasan Tertulis Penggugat dan ...

Bagi Wajib Pajak badan menggunakan NPWP 15 digit. Dalam hal identitas penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a diisi dengan NIK yang telah diadministrasikan oleh Direktorat ...

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan ...

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 6/PJ/2024 TENTANG PENGGUNAAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN FORMAT 16 (ENAM BELAS) DIGIT, DAN ...