Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 terdapat kekeliruan penulisan pada Lampiran III, maka perlu dilakukan ralat sebagai berikut: 1. Pada ...

Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok ...

Dalam Pasal 20 ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ...

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang ...

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: Undang-undang PPh adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

Pengajuan Pemberitahuan Pabean BC 2.3 Dan BC 2.5. Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.04/2004 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Piutang Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;; bahwa diperlukan ...

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 ...

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pedoman penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 tentang Pedoman ...

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pedoman penatausahaan piutang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan ...

keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 2/mk/ef.2/2025 tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, ...