Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: Wakil Menteri Keuangan; Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan; Kepala ...

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/MK/KF.4/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, ...

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/MK/EF.2/2025 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, ...

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pedoman penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 tentang Pedoman ...

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pedoman penatausahaan piutang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan ...

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.43/2000 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ...

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.04/2004 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 ...

Menimbang : bahwa untuk menampung yang berkembang dalam dunia perdagangan internasional; bahwa belum adanya ketentuan yang mengatur tentang jenis asuransi yang dapat diterima untuk pengamanan ...

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atau pengurangan atas pengenaan tersebut, akan diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan tentang keberatan dan pengurangan yang berlaku. Demikian ...